Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 1 triliun. Meski kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan, KPK menyatakan masih menelusuri keberadaan sosok penting yang disebut sebagai “juru simpan” aliran dana.
KPK: Masih Mencari “Juru Simpan” Aliran Dana
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa lembaganya tidak ingin gegabah dalam menetapkan tersangka. Menurutnya, penyidik perlu memastikan ke mana uang hasil dugaan korupsi tersebut mengalir dan siapa pihak yang menyimpannya.
“Kami tidak ingin gegabah dalam hal ini, karena kami ingin melihat kepada siapa saja uang ini kemudian berpindah dan berhentinya di siapa, karena kami yakin benar ada juru simpannya. Artinya, berkumpul di situ,” ujar Asep di Jakarta.
Bukan Pemimpin Lembaga, Melainkan Pengumpul Dana
Asep menekankan bahwa pengumpulan uang terkait kasus kuota haji tidak dilakukan oleh pimpinan lembaga tertentu, melainkan oleh individu yang bertindak sebagai penampung dana.
“Tidak harus setiap orang yang mengumpulkannya. Kita dari orang tersebut yang sedang kita cari, sedang kita identifikasi. Kalau sudah kita ketahui bahwa ternyata uang-uang ini mengumpul atau berkumpul pada seseorang, atau boleh dibilang juru simpannya, itu akan memudahkan bagi penyidik melakukan tracing,” jelasnya.
Dengan menemukan sosok tersebut, KPK berharap proses pelacakan aliran dana akan semakin mudah dan akurat.
Kerja Sama KPK dengan PPATK: Telusuri Transaksi Keuangan
Dalam upaya mengungkap kasus ini, KPK bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana mencurigakan.
Asep mencontohkan bahwa transaksi bisa ditelusuri melalui berbagai catatan keuangan:
- Transaksi kartu kredit → ada rekam jejak penggunaan di merchant tertentu.
- Penarikan tunai di ATM → dapat diperiksa lewat catatan bank dan CCTV lokasi.
- Pembayaran ke pihak ketiga → bisa dihubungkan dengan aktivitas bisnis atau belanja pribadi.
“Misalkan uangnya ada pada Mr X. Kemudian Mr X ini merupakan representasi dari siapa, dan digunakan di mana saja. Kita bisa mengecek misalkan suatu saat digunakan di pertokoan mana. Kalau menggunakan kartu kredit ada record-nya. Kalau ambil uang di ATM, ada record dan CCTV-nya,” jelas Asep.
Kerugian Negara Ditaksir Rp 1 Triliun
Kasus dugaan korupsi kuota haji ini menjadi perhatian publik karena nilainya yang fantastis. KPK memperkirakan kerugian negara mencapai Rp 1 triliun, terutama terkait praktik penyalahgunaan kuota haji reguler dan khusus.
Saat ini, KPK sudah memanggil sejumlah saksi penting, di antaranya:
- Pejabat Kementerian Agama (Kemenag)
- Pimpinan asosiasi penyelenggara haji dan umrah
- Pemilik biro travel haji dan umrah
Pencegahan ke Luar Negeri: Eks Menag dan Pihak Terkait
Sebagai langkah pencegahan, KPK telah mengeluarkan surat larangan bepergian ke luar negeri selama 6 bulan terhadap tiga nama besar:
- Yaqut Cholil Qoumas (YQC) – eks Menteri Agama
- Ishfah Abidal Aziz (IAA) – staf khusus Menag era Yaqut
- Fuad Hasan Masyhur (FHM) – bos Maktour
Ketiga nama ini dinilai memiliki keterkaitan penting dalam proses penyidikan sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan untuk kelancaran pemeriksaan.
Penetapan Tersangka Masih Menunggu Hasil Tracing
Meski publik menunggu kepastian hukum, KPK menegaskan bahwa penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji masih menunggu hasil penelusuran aliran dana. Fokus utama saat ini adalah menemukan “juru simpan”, yakni pihak yang menampung dan mengendalikan uang hasil dugaan korupsi.
Dengan dukungan PPATK dan mekanisme pelacakan transaksi keuangan, KPK optimistis dapat segera mengumumkan tersangka resmi dalam waktu dekat.
